Politik kemarin, konflik Thailand-Kamboja hingga transfer data pribadi

 Berbagai peristiwa politik kemarin (25/7) menjadi sorotan, mulai dari Pemerintah pastikan WNI di Thailand dan Kamboja dalam keadaan aman hingga Istana tegaskan tak ada data pribadi warga Indonesia diserahkan ke AS.

Berikut rangkuman ANTARA untuk berita politik kemarin yang menarik untuk kembali dibaca:

1. Pemerintah pastikan WNI di Thailand dan Kamboja dalam keadaan aman

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus memastikan warga negara Indonesia yang berada di Thailand dan Kamboja dalam kondisi aman.

"Sejauh ini aman, tidak ada masalah. Karena deputi politik luar negeri kita tetap monitor," kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Lodewijk, tidak ada WNI yang berada persis di lokasi konflik karena medan peperangan berada di wilayah perbatasan antara Thailand dan Kamboja.

2. DPR sebut Komisi III minta izin gelar rapat revisi KUHAP pada masa reses

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Komisi III DPR RI sudah meminta izin untuk bisa menggelar rapat terkait revisi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP pada masa reses guna menyerap aspirasi publik.

Dia menegaskan bahwa DPR RI akan mengedepankan partisipasi publik yang banyak dalam pembahasan revisi KUHAP, maupun revisi undang-undang lainnya.

"Ini kan masih dalam tahap partisipasi publik, makanya kemarin juga ada suara-suara bahwa akan segera disahkan saya pikir kan sudah terbukti tidak (benar)," kata Dasco di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat.

3. Wamenkopolkam: Indonesia berupaya damaikan konflik Thailand-Kamboja

Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Lodewijk Freidrich Paulus mengatakan pemerintah Indonesia berupaya mendamaikan Kamboja dan Thailand yang saat ini sedang berperang/konflik.

"Kita akan lihat langkah-langkah dari Kementerian Luar Negeri. Kita akan cek sejauh mana. Karena selama ini kita sudah berkomunikasi," kata Lodewijk saat ditemui di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Jumat.

Menurut Lodewijk, pemerintah sangat menyayangkan konflik yang terjadi antara Thailand dan Kamboja. Menurut dia, jika konflik terus berlanjut maka stabilitas keamanan dan ekonomi di kawasan Asia Tenggara akan berdampak.

4. Wamendagri pastikan putusan MK dijadikan referensi revisi UU Pemilu

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemisahan pemilu nasional dan daerah dijadikan sebagai referensi dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Saat ini kita (kami, red.) tengah melakukan kajian dan putusan MK itu kita jadikan referensi yang sangat penting," kata Bima saat wawancara khusus di Kantor Berita ANTARA, Pasar Baru, Jakarta, Jumat.

5. Istana tegaskan tak ada data pribadi warga Indonesia diserahkan ke AS

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada data pribadi warga Indonesia yang diserahkan kepada Pemerintah Amerika Serikat, sebagai bagian dari kesepakatan tarif impor yang ditempuh kedua pihak.

Pernyataan Mensesneg berkaitan dengan salah satu komitmen yang diambil Indonesia dalam kesepakatan tarif impor, yakni memberikan kepastian terkait pemindahan data pribadi ke Amerika Serikat, yang mana hal tersebut dijelaskan dalam keterangan resmi yang dikeluarkan Gedung Putih (23/7).

"Jadi pemaknaannya yang tidak benar, bukan berarti kita itu akan menyerahkan data-data, apalagi data-data pribadi dari masyarakat Indonesia ke pihak sana (Amerika Serikat), tidak," kata Mensesneg saat memberikan keterangan kepada media di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat.