Perang teknologi AS-China memuncak, Washington larang drone DJI dijual

 Pemerintah China memprotes keputusan terbaru Amerika Serikat (AS) yang melarang penjualan drone DJI di AS dengan alasan demi melindungi keamanan nasional.

"China dengan tegas menentang AS yang melampaui batas konsep keamanan nasional dan membuat daftar diskriminatif untuk menargetkan perusahaan-perusahaan China," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China Lin Jian dalam konferensi pers di Beijing

Berdasarkan peraturan baru Komisi Komunikasi Federal (FCC) AS, otoritas meminta agar konsumen AS tidak membeli drone asing generasi berikutnya.

FCC melarang impor dan penjualan semua model pesawat tanpa awak atau uncrewed aircraft systems (UAS) dan komponen penting UAS yang diproduksi di negara asing.

Selain itu, semua peralatan dan layanan komunikasi dan pengawasan video, termasuk DJI, dimasukkan ke dalam apa yang disebut "Daftar Tercakup".

Alasannya adalah karena produk tersebut dianggap menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima terhadap keamanan nasional AS dan terhadap keselamatan dan keamanan warga.

"AS harus menghentikan praktik yang salah ini dan menciptakan lingkungan yang adil, setara, dan tidak diskriminatif bagi perusahaan-perusahaan China," tegas Lin jian.

DJI sendiri menguasai sekitar 70 persen pasar global, menurut data dari perusahaan riset pasar Research and Markets.

Selain penggunaan di sektor publik, drone buatan China juga telah banyak digunakan di seluruh AS untuk berbagai tugas, termasuk inspeksi infrastruktur dan konstruksi, pemantauan tanaman, serta videografer profesional dan amatir.

Selama setahun terakhir, DJI telah menulis surat kepada para pejabat Amerika, termasuk Menteri Pertahanan Pete Hegseth.

Perusahaan mengatakan, pihaknya menyambut baik pengawasan dan pemeriksaan yang diperlukan terhadap produk-produknya.

DJI juga telah berulang kali meminta peninjauan yang adil, transparan, dan berbasis bukti terhadap teknologinya, dengan alasan bahwa kekhawatiran keamanan nasional harus dievaluasi berdasarkan keunggulan teknis, bukan hanya negara asal.

Kekhawatiran tentang drone buatan China dan DJI bukanlah hal baru.

Sejak 2017, Angkatan Darat AS melarang penggunaan drone DJI dengan alasan keamanan siber.

Pada tahun yang sama, Kementerian Dalam Negeri AS mengeluarkan memo internal bahwa drone buatan China mungkin mengirimkan data penerbangan sensitif ke produsennya di China.

Pada 2020, DJI dimasukkan ke dalam daftar hitam ekonomi Kementerian Perdagangan, atau yang disebut Daftar Entitas, karena dugaan keterlibatan perusahaan dalam pelanggaran hak asasi manusia dan pengawasan teknologi tinggi terhadap Muslim Uighur di Xinjiang dan minoritas lainnya di China.

Tahun berikutnya, Kementerian Keuangan AS juga memberlakukan pembatasan investasi pada DJI karena alasan serupa.

Pada 2022, Kementerian Pertahanan AS menambahkan DJI ke dalam daftar perusahaan yang diduga bekerja sama dengan Tentara Pembebasan Rakyat China.

Meski DJI telah menolak karakterisasi Pentagon dan menggugat untuk penghapusannya, mereka kalah dalam gugatan pengadilan pada bulan September tahun ini.

Pada Juni 2025, Presiden Donald Trump menandatangani perintah eksekutif untuk mempercepat komersialisasi teknologi drone dan meningkatkan produksi drone domestik demi melawan kendali atau eksploitasi asing.

Selain DJI, produk-produk China lain yang masuk dalam "Daftar Tercakup" FCC adalah dari Huawei, ZTE, Hytera, Hikvision, Dahua, AO Kaspersky Lab, China Mobile, China Telecom, Pacific Networks' dan ComNet's, China Unicom.